Bapak Gibran Mundur dari Kursi Wapres: Ini Tahapan Konstitusional 60 Hari ke Depan

JAKARTA, 12 November, HukumInfo.id — Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia resmi kosong. Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Dalam surat itu, ia menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029 atas permintaan sendiri.

Kini, sesuai UUD 1945, negara punya waktu paling lama 60 hari untuk memilih Wakil Presiden pengganti. Jika dihitung sejak 12 November, batas itu jatuh sekitar 11 Januari 2027.

Kronologi Kamis, 12 November 2026

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut Gibran meminta agar MPR segera memproses surat pengunduran dirinya. Surat yang sama juga telah disampaikan kepada Presiden.

Tahapan 60 Hari ke Depan

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Berdasarkan keterangan pimpinan MPR dan ketentuan UU MD3, tahapannya sebagai berikut.

1. Rapat gabungan MPR (Jumat, 13 November 2026). Rapat ini diikuti pimpinan MPR, seluruh pimpinan fraksi, dan kelompok DPD di MPR. Ada empat agenda: menetapkan jadwal sidang paripurna, menyurati Presiden agar mengajukan dua nama calon, membentuk tim verifikasi berkas, dan membentuk tim ad hoc untuk menyiapkan rancangan Ketetapan MPR.
2. Presiden mengajukan dua calon. Presiden menyampaikan dua nama beserta dokumen persyaratannya kepada pimpinan MPR, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Kedua calon juga wajib menyatakan kesediaan dicalonkan.
3. Verifikasi berkas. Tim MPR memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kedua calon. Setelah polemik dokumen pendidikan yang melatarbelakangi pengunduran diri Gibran, tahap ini diperkirakan akan mendapat sorotan publik.
4. Sidang paripurna MPR. Anggota MPR, yaitu seluruh anggota DPR dan DPD, memilih satu dari dua calon. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden. Jika suara sama, pemilihan diulang satu kali. Jika masih sama, Presiden menentukan satu di antara keduanya.
5. Pengucapan sumpah atau janji. Wakil Presiden terpilih bersumpah di hadapan MPR sesuai Pasal 9 UUD 1945, lalu langsung menjabat hingga akhir periode 2029.

Selama kursi Wakil Presiden kosong, pemerintahan tetap berjalan normal di bawah Presiden. UUD 1945 tidak mengenal jabatan "pelaksana tugas" Wakil Presiden.

Latar Belakang Hukum

Pengunduran diri ini terjadi setelah dua putusan pengadilan soal syarat pendidikan Gibran:

• Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026). Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri yang dapat disetarakan dengan SMA. MK juga menyatakan tidak dapat membatalkan kedudukan Gibran, karena status calon berakhir saat pelantikan pada 20 Oktober 2024.
• Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026). MA mengabulkan kasasi dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran tidak sah.

Sejumlah media juga melaporkan bahwa Kemendikdasmen telah mencabut surat keterangan penyetaraan tersebut. Redaksi masih menunggu konfirmasi resmi dari kementerian.

Tanggapan

Presiden Prabowo menyatakan Gibran mengambil keputusan itu demi kepentingan bangsa dan negara, serta menyebut sikap tersebut kesatria. Sebelum pengunduran diri, sejumlah pihak di parlemen, antara lain Fraksi PAN di MPR, meminta ada tindak lanjut konkret atas putusan MA. Dengan diserahkannya surat pengunduran diri, proses Hak Menyatakan Pendapat di DPR tidak dilanjutkan.

Yang Perlu Dicermati Publik

Peristiwa ini menunjukkan bahwa konstitusi sudah menyediakan jalan keluar yang tertib ketika jabatan tinggi negara kosong. Dalam dua bulan ke depan, publik dapat mengawasi tiga hal: siapa dua nama yang diajukan Presiden, bagaimana tim MPR memverifikasi dokumen calon, dan apakah sidang paripurna digelar sebelum tenggat 60 hari. Ketiganya akan menentukan seberapa kuat kepercayaan publik pada proses pergantian ini.