Kekosongan Kursi Wapres: Siapa Mengusulkan, Siapa Memilih, dan Berapa Lama?

JAKARTA, 13 November 2026, HukumInfo.id — Sejak Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada 12 November 2026, Indonesia memasuki masa kekosongan kursi Wakil Presiden. Pertanyaan yang paling banyak muncul sederhana: siapa yang berhak mengusulkan pengganti, siapa yang memilih, dan berapa lama prosesnya?

Jawaban singkatnya:

Siapa Mengusulkan?

Hak mengusulkan sepenuhnya ada pada Presiden. Presiden wajib mengajukan dua nama, tidak boleh satu, agar MPR benar-benar punya pilihan. Kedua nama diserahkan bersama dokumen persyaratan, dan masing-masing calon wajib menyatakan kesediaan untuk dicalonkan.

Dalam rapat gabungan pada Jumat, 13 November 2026, MPR dijadwalkan menyepakati surat kepada Presiden untuk meminta pengajuan dua nama tersebut. Hingga artikel ini ditulis, belum ada nama resmi yang diajukan Presiden. Nama-nama yang beredar di media masih berupa spekulasi.

Siapa Memilih?

Yang memilih adalah MPR, lembaga yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD. Pemilihan dilakukan dalam sidang paripurna MPR dengan aturan sebagai berikut:

1. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
2. Jika kedua calon memperoleh suara sama, pemilihan diulang satu kali.
3. Jika hasilnya tetap sama, Presiden menentukan satu di antara keduanya.

Hasil pemilihan dituangkan dalam Ketetapan MPR, yang rancangannya disiapkan oleh tim ad hoc MPR. Wakil Presiden terpilih kemudian mengucapkan sumpah atau janji di hadapan MPR sesuai Pasal 9 UUD 1945, dan menjabat sampai akhir periode 2024–2029.

Berapa Lama?

UUD 1945 memberi batas paling lambat 60 hari. Jika dihitung sejak 12 November 2026, batas itu jatuh sekitar 11 Januari 2027. Ketua MPR Ahmad Muzani sendiri menyatakan MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif.

Di dalam rentang itu ada tenggat yang lebih rinci. Presiden harus menyerahkan dua nama beserta dokumennya paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Artinya, semakin cepat MPR menetapkan jadwal sidang, semakin jelas pula batas waktu bagi Presiden untuk mengajukan calon.

Syarat Calon: Kali Ini Akan Diperiksa Ketat

Calon pengganti tetap harus memenuhi syarat calon Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 mengatur syarat dasarnya: warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani. Syarat lain, termasuk syarat pendidikan, diatur dalam undang-undang.

Untuk itu, MPR akan membentuk tim verifikasi berkas. Mengingat pengunduran diri Gibran berawal dari persoalan keabsahan dokumen pendidikan, tahap verifikasi kali ini diperkirakan akan mendapat perhatian besar dari publik.

Pernah Terjadi Sebelumnya?

Pernah. Pada Juli 2001, setelah Megawati Soekarnoputri naik menjadi Presiden, kursi Wakil Presiden kosong. MPR kemudian memilih Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden melalui pemungutan suara. Bedanya, saat itu aturan rinci Pasal 8 ayat (2) belum ada di UUD 1945. Ketentuan tersebut baru masuk lewat amandemen, justru agar proses seperti ini punya batas waktu dan mekanisme yang jelas.

Artinya, proses yang akan berjalan dalam dua bulan ke depan adalah penerapan pertama Pasal 8 ayat (2) setelah amandemen. Inilah ujian penting bagi kedewasaan ketatanegaraan Indonesia.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.