Jakarta, 21 September 2026 — HUKUMINFO.ID

Indonesia memasuki tahap penting dalam membangun tata kelola perdagangan mineral dan komoditas strategis nasional.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Regulasi ini menjadi salah satu fondasi penting bagi terbentuknya ekosistem perdagangan mineral dan komoditas strategis yang lebih teratur, transparan, efisien, serta memiliki kepastian dalam pembentukan harga dan penyelesaian transaksi.

POJK Nomor 16 Tahun 2026 diterbitkan bersamaan dengan POJK Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penahapan Peralihan Tugas dan Wewenang Pengaturan dan Pengawasan Transaksi pada BMKS dari Bappebti kepada OJK. OJK menyampaikan kedua regulasi tersebut pada 18 September 2026.

Langkah tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis tidak lagi sebatas gagasan kebijakan, tetapi telah memasuki fase pembentukan kerangka hukum dan kelembagaan.

Dari Kekayaan Alam Menuju Ekosistem Perdagangan yang Lebih Terstruktur

Dasar hukum pembentukan BMKS berasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

UU Nomor 4 Tahun 2026 memperluas kewenangan OJK dengan memberikan mandat untuk mengatur dan mengawasi Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Undang-undang tersebut juga memasukkan pengaturan khusus mengenai BMKS melalui Pasal 132A.

Dalam kerangka tersebut, BMKS dirancang sebagai sistem pasar yang terorganisasi dan terintegrasi untuk menyelenggarakan perdagangan mineral dan komoditas strategis, termasuk derivatifnya, dengan dukungan ekosistem pendanaan dan instrumen keuangan berbasis digital.

Tujuan besarnya adalah memperkuat ketahanan ekonomi, menjaga integritas pasar, serta mengoptimalkan nilai tambah sumber daya alam dan komoditas Indonesia.

Dengan demikian, pembangunan bursa bukan hanya berbicara mengenai tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di dalamnya terdapat unsur pembentukan harga, kualitas komoditas, penyelesaian transaksi, manajemen risiko, tata kelola, teknologi, serta perlindungan pengguna jasa.

Apa yang Diatur POJK Nomor 16 Tahun 2026?

OJK menjelaskan bahwa POJK Nomor 16 Tahun 2026 memperkuat kerangka penyelenggaraan BMKS dengan mengatur berbagai aspek, antara lain:

• pelaku kegiatan perdagangan di BMKS;

• perdagangan dan tahapan perdagangan;

• penyelenggaraan transaksi;

• tata kelola;

• manajemen risiko;

• perlindungan pengguna jasa;

• integritas pasar;

• kepastian penyelesaian transaksi; serta

• pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik.

OJK juga menegaskan bahwa penyelenggaraan BMKS dirancang sebagai satu kesatuan ekosistem yang mengintegrasikan fungsi perdagangan, kliring, penjaminan, penyelesaian transaksi hingga pengelolaan Bukti Kepemilikan Elektronik.

Artinya, pembangunan BMKS diarahkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang tidak hanya aktif secara transaksi, tetapi juga memiliki fondasi tata kelola dan manajemen risiko yang memadai.

OJK Memegang Peran Pengaturan dan Pengawasan

Salah satu perubahan penting adalah masuknya BMKS ke dalam ekosistem pengaturan dan pengawasan OJK.

POJK Nomor 15 Tahun 2026 mengatur proses peralihan kewenangan pengaturan dan pengawasan transaksi BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) kepada OJK.

Peralihan tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027, bersamaan dengan target mulai beroperasinya BMKS. Sementara POJK Nomor 15 Tahun 2026 sendiri mulai berlaku sejak 17 September 2026.

Pengaturan masa transisi ini penting karena perubahan kewenangan membutuhkan kesinambungan. OJK menyebut mekanisme tersebut dirancang agar tidak terjadi kekosongan hukum, menjaga stabilitas pasar, serta meminimalkan gangguan operasional bagi pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan.

Target 1 Januari 2027

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan target agar Bursa Mineral dan Komoditas Strategis dapat mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah ingin Indonesia memiliki bursa sendiri untuk memperkuat posisi nasional dalam perdagangan komoditas strategis dan membangun Indonesia Reference Price, yaitu harga referensi Indonesia bagi komoditas utama.

Gagasan tersebut juga telah memperoleh landasan melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 dan kini diperkuat dengan regulasi OJK.

Dengan demikian, tahapan kebijakan dapat dilihat secara berurutan:

UU Nomor 4 Tahun 2026 → pembentukan mandat OJK → POJK Nomor 15 Tahun 2026 → POJK Nomor 16 Tahun 2026 → persiapan operasional BMKS pada 1 Januari 2027.

Mengapa Indonesia Reference Price Penting?

Selama ini, sejumlah komoditas Indonesia memiliki hubungan erat dengan harga acuan atau benchmark yang terbentuk di pasar internasional.

Pemerintah melihat adanya peluang agar Indonesia tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki infrastruktur pasar yang dapat menghasilkan referensi harga dari aktivitas perdagangan domestik.

Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid dan dipercaya pelaku perdagangan internasional. Dalam desain tersebut, produsen, petani, eksportir, pembeli dan investor dapat terhubung melalui sistem perdagangan yang memiliki data transaksi lebih terbuka.

Bagi Indonesia, keberadaan harga referensi domestik dapat menjadi bagian dari proses memperkuat posisi dalam rantai nilai komoditas.

Namun, pembentukan harga referensi yang kredibel tentu membutuhkan waktu, likuiditas, kualitas data, partisipasi pelaku pasar dan kepercayaan dari pengguna di dalam maupun luar negeri.

Hal ini juga menjadi perhatian kalangan ekonom. ANTARA pada Agustus 2026 melaporkan pandangan ekonom yang menyarankan agar pengoperasian BMKS dapat dibangun secara bertahap, dimulai dari komoditas tertentu sehingga likuiditas dan kredibilitas pasar dapat berkembang sebelum cakupannya diperluas.

Komoditas Strategis dan Peluang Nilai Tambah

Pemerintah sebelumnya menyebut sejumlah komoditas penting seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi dan karet dalam pembahasan mengenai BMKS.

Kehadiran bursa nasional membuka ruang bagi pengembangan ekosistem yang lebih luas.

Tidak hanya perusahaan besar yang menjadi bagian dari ekosistem, tetapi juga dapat menciptakan ruang bagi produsen, petani, pedagang, eksportir, industri pengolahan, lembaga keuangan, penyedia teknologi dan investor untuk berinteraksi dalam sistem yang lebih terstruktur.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, perdagangan yang lebih transparan dapat mendukung proses penciptaan nilai tambah di dalam negeri.

Perlindungan Pengguna Menjadi Bagian Penting

Salah satu hal yang patut diperhatikan dari POJK Nomor 16 Tahun 2026 adalah adanya aspek pelindungan pengguna jasa.

OJK menyatakan bahwa pengaturan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan terhadap penyelenggaraan BMKS dan melindungi kepentingan pengguna jasa.

Hal ini penting karena pasar yang sehat tidak hanya membutuhkan volume transaksi.

Pasar juga membutuhkan kepastian aturan, transparansi informasi, mekanisme penyelesaian transaksi, pengelolaan risiko, integritas dan perlindungan bagi para pihak.

Dengan fondasi tersebut, kepercayaan dapat dibangun secara bertahap.

Apa Arti Regulasi Ini bagi Dunia Usaha?

Bagi pelaku usaha, hadirnya BMKS dapat menjadi perkembangan penting yang perlu dipahami sejak awal.

Perusahaan yang bergerak dalam rantai perdagangan mineral dan komoditas strategis perlu memperhatikan perkembangan regulasi, tata cara perdagangan, persyaratan pelaku, mekanisme transaksi, pengelolaan risiko dan ketentuan kepatuhan yang akan berlaku.

Bagi investor, perkembangan BMKS juga relevan karena membangun infrastruktur pasar baru membutuhkan ekosistem pendukung, mulai dari teknologi, data, pembiayaan, kliring, penyelesaian transaksi hingga manajemen risiko.

Sementara bagi pemerintah, tantangan berikutnya adalah memastikan regulasi dapat diterjemahkan menjadi ekosistem perdagangan yang efektif, transparan dan memiliki daya saing internasional.

Langkah Besar yang Membutuhkan Kolaborasi

Pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis merupakan pekerjaan lintas sektor.

OJK memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan. Pemerintah memiliki peran dalam kebijakan komoditas dan perdagangan. Pelaku industri menyediakan aktivitas ekonomi riil. Lembaga keuangan mendukung pembiayaan dan pengelolaan risiko. Sementara teknologi menjadi bagian penting dalam memastikan perdagangan, data dan penyelesaian transaksi dapat berjalan secara efisien.

Karena itu, keberhasilan BMKS tidak hanya ditentukan oleh diterbitkannya regulasi.

Keberhasilan juga akan ditentukan oleh kualitas tata kelola, kedalaman pasar, transparansi, integritas, partisipasi pelaku usaha dan kemampuan Indonesia membangun kepercayaan pasar internasional.

Bagi masyarakat luas, istilah “Bursa Mineral dan Komoditas Strategis” mungkin terdengar sangat teknis.

Namun secara sederhana, kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya membangun rumah perdagangan nasional yang lebih tertata bagi mineral dan komoditas strategis Indonesia, lengkap dengan aturan mengenai perdagangan, pembentukan harga, penyelesaian transaksi, manajemen risiko dan perlindungan pengguna.

Dengan terbitnya POJK Nomor 16 Tahun 2026, Indonesia telah memasuki tahapan yang lebih konkret menuju target operasional BMKS pada 1 Januari 2027.

Ini merupakan proses panjang. Tetapi setiap sistem besar memang membutuhkan fondasi hukum, tata kelola dan kepercayaan sebelum dapat tumbuh menjadi institusi yang kuat.

Bagi Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam besar, membangun ekosistem perdagangan yang transparan dan kredibel merupakan bagian dari upaya agar manfaat ekonomi dari komoditas nasional dapat semakin luas dirasakan masyarakat dan dunia usaha.

Hukum yang baik bukan hanya memberikan kepastian, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya kepercayaan, investasi dan kesempatan ekonomi.

Dalam penelusuran HUKUMINFO.ID hingga 21 September 2026, terdapat sekurang-kurangnya 10 pemberitaan/referensi relevan yang membahas perkembangan BMKS, antara lain:

1. OJK — 18 September 2026: penerbitan POJK Nomor 15 dan Nomor 16 Tahun 2026.

2. ANTARA — 18 September 2026: penerbitan dua POJK BMKS.

3. OJK — September 2026: penguatan kelembagaan dan Kepala Eksekutif Pengawas BMKS.

4. ANTARA — 3 September 2026: persiapan penerbitan dua POJK BMKS.

5. Sekretariat Negara — 14 Agustus 2026: rencana pembangunan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

6. Sekretariat Negara — 15 Agustus 2026: target operasional BMKS pada 1 Januari 2027.

7. DPR RI — 17 Agustus 2026: BMKS dan penguatan tata kelola komoditas strategis.

8. ANTARA — 17 Agustus 2026: pemerintah menyiapkan bursa untuk memperkuat kedaulatan harga.

9. ANTARA — 16 Agustus 2026: pandangan ekonom mengenai tahapan pengembangan komoditas.

10. Bisnis Indonesia — 6 September 2026: dampak BMKS terhadap industri mineral dan MIND ID.

Selain itu, dasar hukum utamanya adalah UU Nomor 4 Tahun 2026, yang mulai berlaku 17 Juni 2026 dan secara khusus memberikan mandat kepada OJK untuk melakukan pengaturan dan pengawasan BMKS.

Sumber Utama

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — POJK Nomor 15 Tahun 2026 dan POJK Nomor 16 Tahun 2026.

JDIH BPK RI — Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK.

Sekretariat Negara RI — kebijakan pemerintah mengenai pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis.

DPR RI — perkembangan kebijakan dan kelembagaan BMKS.

ANTARA — perkembangan regulasi dan implementasi BMKS.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.