Beranda
Setelah Wapres Mengundurkan Diri, Apa Kata UUD 1945? Panduan Singkat untuk Publik

Setelah Wapres Mengundurkan Diri, Apa Kata UUD 1945? Panduan Singkat untuk Publik

Penulis : Yohanes Ferdinan Silaen
13 November 2026
— Kategori : Artikel Lepas

0 views

JAKARTA, 13 November 2026, HukumInfo.id — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 memunculkan banyak pertanyaan. Apakah negara bisa berjalan tanpa Wakil Presiden? Siapa yang berwenang mengisi kursi kosong itu? Apa bedanya mundur dengan dimakzulkan?

Jawabannya ada di UUD 1945. Konstitusi kita sudah menyiapkan aturan yang jelas untuk keadaan seperti ini. Berikut panduan singkatnya.

Lima Pasal yang Perlu Diketahui

Pasal UUD 1945	Isi pokok		Artinya dalam situasi sekarang
Pasal 4 ayat (2)		Presiden dibantu oleh satu Wakil Presiden.	Kursi Wakil Presiden harus diisi kembali, tidak dibiarkan kosong permanen.
Pasal 6 ayat (1) dan (2)		Syarat dasar calon Presiden dan Wakil Presiden, yang dirinci lebih lanjut dalam undang-undang.	Calon pengganti tetap harus memenuhi syarat yang sama dengan calon Wakil Presiden pada umumnya.
Pasal 8 ayat (2)		Jika terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.	Ini dasar utama proses yang sedang berjalan.
Pasal 9		Sebelum memangku jabatan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah atau berjanji di hadapan MPR atau DPR.	Wakil Presiden baru wajib mengucapkan sumpah sebelum mulai bertugas.
Pasal 7A dan 7B		Mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.	Tidak dipakai dalam kasus ini, karena jabatan kosong akibat pengunduran diri, bukan pemberhentian.

Aturan teknis pemilihannya dirinci dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta Peraturan MPR tentang Tata Tertib. Salah satunya, Presiden wajib menyampaikan dua nama calon beserta dokumen persyaratan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna MPR.

Mundur dan Diberhentikan Itu Berbeda

Banyak orang menyamakan pengunduran diri dengan pemakzulan. Secara hukum, keduanya punya jalur yang sangat berbeda.

Aspek	Mengundurkan diri	Diberhentikan (pemakzulan)
Siapa yang memulai	Pejabat yang bersangkutan	DPR, melalui Hak Menyatakan Pendapat
Peran Mahkamah Konstitusi	Tidak ada	Wajib memeriksa dan memutus pendapat DPR
Peran MPR	Menindaklanjuti surat dan mengisi kekosongan	Memutus usul pemberhentian dalam sidang
Dasar dalam UUD 1945	Pasal 8 ayat (2) untuk pengisian kursi kosong	Pasal 7A dan 7B
Lama proses	Pengisian paling lambat 60 hari	Bisa berbulan-bulan, karena melewati tiga lembaga

Dalam kasus ini, DPR sempat menjadwalkan rapat paripurna untuk membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat. Rapat itu dibatalkan setelah surat pengunduran diri diserahkan, sehingga jalur yang berlaku adalah Pasal 8 ayat (2).

Bagaimana Jika Kursi Presiden Juga Kosong?

UUD 1945 juga menyiapkan skenario yang lebih jarang terjadi. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, ia digantikan Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.

Jika Presiden dan Wakil Presiden kosong bersamaan, Pasal 8 ayat (3) mengatur bahwa tugas kepresidenan dijalankan bersama-sama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Paling lambat 30 hari kemudian, MPR bersidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Pilihannya dari dua pasangan yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya meraih suara terbanyak pertama dan kedua pada pemilu sebelumnya.

Skenario ini hanya untuk pemahaman publik. Saat ini Presiden tetap menjalankan tugas, dan pemerintahan berjalan normal.

Tiga Pelajaran Penting

Konstitusi menjamin kesinambungan. Kekosongan jabatan tinggi negara tidak membuat negara berhenti. Ada tenggat, ada lembaga yang berwenang, dan ada prosedur yang jelas.
Syarat jabatan bukan formalitas. Kasus ini berawal dari persoalan dokumen persyaratan pencalonan. Pelajarannya berlaku untuk semua jabatan publik: kelengkapan dan keabsahan dokumen harus diperiksa sungguh-sungguh sejak awal.
Putusan pengadilan harus dibaca utuh. Putusan MK tanggal 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima, tetapi pertimbangannya memuat temuan penting soal dokumen pendidikan. Putusan MA tanggal 30 Oktober 2026 menyatakan surat penyetaraan tidak sah. Amar dan pertimbangan putusan sama-sama perlu dipahami agar tidak salah tafsir.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan MPR punya waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif. MPR dijadwalkan menggelar rapat gabungan pada 13 November 2026 untuk memulai prosesnya.

Disclaimer:
Informasi dan pendapat dalam tulisan ini disajikan semata-mata untuk tujuan informasi dan edukasi publik. Dan tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penggunaan, penafsiran, maupun keputusan yang diambil berdasarkan isi tulisan ini. Pembaca diharapkan melakukan verifikasi dan penilaian secara mandiri sesuai kebutuhan.